Pemerintahan SBY-Boediono dituding sebagai 'boneka' Amerika. Sebab, kebijakan Pemerintah SBY-Boediono dinilai tidak pro rakyat, salah satunya, menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Hal itu terungkap dalam aksi unjukrasa Front Perjuangan Rakyat Sumatera Utara (FPR-SU) di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, hari ini. Koordinator aksi FPR-SU, Ahmadsyah mengatakan, kebijakan SBY-Boediono yang ingin menaikkan harga BBM telah membuat ratusan orang menjadi korban kekerasan. Baik dari pengunjukrasa maupun dari pihak aparat kemanan.
"Rencana Pemerintah menaikkan harga BBM adalah alasan yang mengada-ada. Karena tidak sepantasnya pemerintah atas nama rakyat menggadaikan semua kekayaan alam berupa minyak bumi kepada perusahaan internasional monopolistik seperti Exxon Mobil Oil, Chevron, Stanvac, Conocco Philips, dan lainnya," katanya.
"Jangan juga Pemerintah atas nama penggelapan minyak oleh segelintir pengusaha, kemudian mengorbankan jutaan rakyat Indonesia. Berkoar di luar negeri dengan catatan kemajuan ekonomi yang dibangun diatas penderitaan buruh, kaum tani, dan rakyat miskin Indonesia," imbuhnya.
Disebutkannya, rencana kenaikan BBM yang tertunda, akan semakin menyengsarakan rakyat karena akan berimbas pada harga-harga kebutuhan pokok. Oleh karena itu, FPR-SU dengan tegas menolak keputusan sidang paripurna DPR RI yang menunda kenaikan BBM. Mereka juga mengutuk kekerasan aparat kepolisian terhadap massa aksi unjukrasa yang menolak kenaikan BBM dan meminta tindakan kekerasan terhadap aksi rakyat dihentikan. Massa juga menolak kenaikan harga Sembako yang telah melambung tinggi dengan melakukan operasi pasar.
Sumber:
http://www.waspada.co.id/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar